Rilla Gantino | Just another Weblog Universitas Esa Unggul site

AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit terhadap sektor publik  menjadi fokus perhatian karena dinilai instansi pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi keuangan sebenarnya dan instansi sektor publik rawan akan penyalahgunaan dana sehingga dibutuhkan aturan yang ketat dan audit yang  independen terhadap pemeriksaan laporan keuangan instansi pemerintahan.

Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak.

Di tengah berbagai kritik bahwa keberadaan sektor publik tak efisien dan jauh tertinggal dgn kemajuan dan perkembangan yg terjadi di sektor swasta lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yg luas utk memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumberdaya secara ekonomis efisien dan efektif. Istilah “akuntabilitas publik value for money reformasi sektor publik privatisasi good public governance” telah begitu cepat masuk kedalam kamus sektor publik (Mardiasmo 2004:17). Bahkan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yg diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yg merugikan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sudah dikenal luas di lingkungan pemerintahan dan BUMN/BUMD (Karni 2000:117).

Pemerintah (Pusat dan Daerah) saat ini sedang melakukan perubahan tata pembukuan dari sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan pijakan awal kewajiban Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Unsur laporan tersebut berbeda dari laporan pertanggungjawaban yang lama, terutama adanya Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah. Neraca Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aktiva, hutang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

Perubahan tata usaha keuangan daerah tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan penyiapan proses auditing (pemeriksaan). Audit atas tata usaha keuangan Pemda (audit sektor publik) juga harus mengalami perubahan dimana tujuannya adalah menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Daerah, hasil operasi, dan perubahan ekuitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian adalah sebagai berikut:

“Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.”

 (2007:255)

 Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Raiadalah sebagai berikut:

 

“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.”

 (2008:29)

 Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer(IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam kekerbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Karakteristik Audit sektor Publik

Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik adalah sebagai berikut:

(KAP)Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintahObjek AuditPerusahaan/ entitas swastaEntitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undanganStandar audit yang digunakanStandar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAIStandar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPKKepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganTidak terlalu dominan dalam auditMerupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

 Jenis-jenis Audit Sektor Publik

 Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

a)   Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

 

b)      Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah sebagai berikut

c)       Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agrees-upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

INVESTASI SEKTOR PUBLIK

TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK

Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu :

1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan

Organisasi sector public seringkali dihadapi pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain.

2. Menentukan semua manfaat dan biaya daro proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship).

Perhitungan manfaat dan biaya harus pula dimasukkan analisis maanfaat dan biaya social (social cast/benefit) yang timbulkan dari investasi public yang akan dilakukan. Dalam analisis biaya-manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan social yang diperoleh. Sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Dilain pihak, manfaat-manfaat social juga akan diperoleh dari pembuatan jalan baru tersebut seperti pengurangan kemacetan lalu lintas, mempercepat perjalanan, pengurangi biaya pendistribusian barang, dan lain sebagainya.

3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.

Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dati suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya social, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan (cost-efectieness analysis).

4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi

Resiko biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hitungan, Tidak semua biaya dan manfaat social dapat dimasukkan dalam perhitungan.

 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah :

  • Tingkat diskonto yang digunakan

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu

  • Tingkat inflasi

Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan sehingga semakin tinggi tingkat keuntuungan yang disyaratkan

  • Risiko dan ketidakpastian

Ketidakpastian ekonomi dan hokum, kekacauan social politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi

  • Capital rationing

Suatu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi

 

Apa yang dimaksud dengan social opportunity cost rate (SOCR) ?

Social Opportunity Cost Rate merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisa bahwa sumber daya yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor publik terbatas, dan sumber daya itu tidak tersedia untuk digunakan di tempat lain.]

 

Jelaskan konsep cost-benefit analysis dan cost-effectiveness analysis !

Metode cost benefit analysisi (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandungkan nilai sekarang dari seluruh manfaat/keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Criteria keputusan penerimaan proyek didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan ilai keuntungan yang leih besar dari biayanya.    Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan  manfaat yangdapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai; memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat di ukur
Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan cost-benefit analysis dan cost-effectiveness analysis !

Menurut Dixon terdapat tiga langkah dalam melakukan cost benefit analysis yaitu :

  1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan

Dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya double counting yaitu satu manfaat atau biaya yang menyebabkan manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama

  1. Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat

Manfaat dan biaya yang berwujud (tangible) lebih mudah untuk dihitung, tetapi yang bersifat tidak berwujud (intangible) relatif lebih sulit untuk dihitung

  1. Timing dan aliran biaya dan manfaat

Waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi. Nilai yang tertinggi dimasukkan dalam biaya atau manfaat yang terjadi lebih awal

Langkah-langkah dalam melakukan cost effectiveness analysis adalah sebagai berikut :

  1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal
  2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur yang diharapkan dari suatu proyek
  3. Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek
  4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan
  5. Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat di ukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan
  6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan

Analisis Biaya-Manfaat  dalam Mempertimbangkan Investasi Publik

Keputusan investasi sektor publik cenderung memperhatikan pada penilaian “apakah masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih      baik ?”

Analisis biaya dan manfaat dikembangkan sebagai kriteria penilaian investasi sektor publik dalam menilai perolehan manfaat sosial investasi.  Pengukuran manfaat sosial diperlukan unit moneter dalam bentuk nilai uang yang diteerapkan tidak hanya pda manfaat berwujud, tetapi juga tidak berwujud seperti bebas dari kebisingan, lingkungan yang nyaman, aman dan damai, dan menghemat waktu perjalanan.

a.       Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan

Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan paa banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perli diidentifikasi altrnatif-alteernatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu poyek dengan proyek yang lain perlu diperrtimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lain.

b.      Menentukan semua manfaat ddan biaya dari proyek yang akan dilakukan (cost / benefit relationship).

Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial  (social benefits) yanag ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis baiaya dan manfaat sangat cocok untuk diterapkan.  Dalam analisis biaya manfaat ini, benefit (manfaat) diteekankan pada cost (biaya) ditekankan paa kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh ketika suatu organisasi sektor publik merencanakan membuat sebuah jalan baru, maka akan muncul monetary cost untuk biaya konstruksi dan perawatan. Disamping itu juga akan muncul dalam bentuk perusakan pemandangan, polusi udara, polusi suara, kemungkinan beertambahnya kecelakaan dan sebagainya.

c.       Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah

Terkadang terdapat kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tiak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektifitas biaya (cost effectivness analysis).

d.      Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektifitas biaya tinggi

Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal peneetuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pehitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa di antaranya tidak dpat dipakai untuk pengukuran yang obyektif alam bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengidentifikasikan bahwa akan memberikan nilai uang terbaik tetapi faktor politik, eespon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas tersebut.

 

Penjelasan Aspek kelayakan investasi terlebih pada aspek social dan budaya?

Jawab :
dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek. Dari beberapa aspek haruslah dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan. Dalam Suatu proyek juga harus mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek social budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Di dalam aspek social juga harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugi dalam perjalanan suatu proyek tersebut yang nantinya diharapkan tidak merugikan masyarakat n pertumbuhan ekologi lingkungan.
Berikan contoh bentuk kesalahan dari analisis investasi public dan dampak kesalahan dalam anggaran tahun berjalan ?

Jawab :
Dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang sulit di selesaikan yang salah satunya adalah memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Di dalam investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi terlebih di dalam penentuan kebutuhan investasi publik pada tahap persiapan anggaran yang diawali dengan membuat taksiran pengeluaran atau biasa disebut juga dengan anggaran pengeluaran atau estimasi pengeluaran yang akan datang sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapat yang lebih akurat. Apabila estimasi tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran  seperti karna adanya  factor uncertainty (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi itu dapat berdampak pada anggaran tahun berjalan dimasa yang akan datang apabila estimasi tersebut di putuskan.
masalah di dalam Pt Freeport  dikarenakan ketidak tegasan pemerintah yang hanya mementingkan keuntungaan sendiri dengan tingkat keuntungan 8% yang mengakibatka mata pemerintahan tertutup akan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat papua. rakyat papua yang memiliki tambang emas tidak sama sekali mendapatkan keuntungan sedikit pun tragisnya mereka hanya mencari sisa sisa serpihan emas dari saluran pembuangan PT. Freeport. Tentunya akibat Pt. Freeport  tanah Indonesia telah mengalami kerusakan dan sumber daya alam kita pun terkuras sedikit demi sedikit. Untuk kasus belum lama ini pada Pt. Freeport karna adanya masalah internal antara Pt. Freeport  dengan  karyawan dikarenakan ketidak adilan di dalam pembagian gaji terhadap karyawan sehingga para karyawan berdemontrasi untuk mendapatkan hak yang sesuai dan keamanan keselamatan para karyawan saat dalam pekerjaan berjalan. Jadi kesimpulan yang bisa  kelompok kami ambil dasar permasalahan pada Pt. Freeport adanya kesenjangan sosiial dan tidak pertimbangan dalam aspek social yang dapat terjadinya kesenjangan social sehingga berdampak rusaknya lingkungan tanah papua. dan tidak layaknya aspek teknis pemerintah dalam pembagian persentase keuntungan antara Pt. Freeport dengan pemerintahan.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga hal itu jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang.

Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi

 

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

  • Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
  • Anggaran merupakn cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
  • Anggaran sebagai alat komujikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
  • Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
  • Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
  • Anggaran merupakan instrumen politik.
  • Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

 

 

Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Anggaran mempunyai karakteristik:

  • Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
  • Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
  • Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
  • Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
  • Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

 

 

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran:

  • Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran.

  • Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

  • Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

  • Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

 

Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi:

  • Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

  • Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

  • Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

  • Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

  • Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

  • Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan muncul-nya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.

  • Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.

  • Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

 

Kelemahan Anggaran Tradisional

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

  • Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
  • Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
  • Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
  • Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
  • Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
  • Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
  • Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
  • Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.
  • Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

 

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

  1. Pemerintahan katalis

Fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

  1. Pemerintah milik masyarakat

Memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community).

  1. Pemerintah yang kompetitif

Menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.

  1. Pemerintah yang digerakkan oleh misi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

  1. Pemerintah yang berorientasi hasil

Membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.

  1. Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya.

  1. Pemerintahan wirausaha

Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian (BUMN/BUMD)pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat, seperti misalnya penyertaan modal, dan lain-lain.

  1. Pemerintah antisipatif

Berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.

  1. Pemerintah desentralisasi

Dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja. Pada saat sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan/ keinginan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.

  1. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

 

 

Perubahan Pendekatan Anggaran

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

  • Komprehensif/komparatif
  • Terintegrasi dan lintas departemen
  • Proses pengambilan keputusan yang rasional
  • Berjangka panjang
  • Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
  • Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
  • Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input
  • Adanya pengawasan kinerja.

 

ZERO BASED BUDGETING (ZBB)

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggara tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dibutuhkan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran atau mungkin juga muncul item baru.

 

Proses Implementasi ZBB

Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu:

  1. Identifikasi unit-unit keputusan

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Setiap pusat pertanggung-jawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas; dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas; subdinas dipecah lagi menjadi subprogram, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan. Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision packages).

  1. Penentuan paket-paket keputusan

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:

a.Paket keputusan mutually-exclusive. Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain.

b. Paket keputusan incremental. Paket keputusan incremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.

  1. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

 

Keunggulan ZBB

  • Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
  • ZBB berfokus pada value for money.
  • Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya.
  • Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer.
  • Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran.
  • Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.

 

 

Kelemahan ZBB

  • Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
  • ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek.
  • Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju.
  • Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
  • Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subyektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak obyektif lagi.
  • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.
  • Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi

 

 

PLANNING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)

PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

 

PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.

 

Proses Implementasi PPBS

Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi:

  1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas
  2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
  3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program
  4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil
  5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui

 

 

PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan rerangka untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan menganalisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

 

Karakteristik PPBS:

 

  • Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan
  • Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan
  • Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi
  • Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi:

a. identifikasi tujuan

b. identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan

c. estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program

d. estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program.

 

 

Kelebihan PPBS

  • Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah
  • Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
  • Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program
  • Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen
  • Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi
  • PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal

 

 

Kelemahan PPBS

  • PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi
  • Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih
  • PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan
  • PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks
  • PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu sajaPengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.

 

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS

  1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas
  2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output
  3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi
  4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat
  5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan (conflict of interest)
  6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat
  7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah (resistence to change)
  8. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “technocratic” yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran
  9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.

 

Sumber :

– jbptunikompp-gdl-azizzulkif-19386-7-garisbe-k

– http://cacatankuliahdeddy.blogspot.com

– http://ziajaljayo.blogspot.com/2011/11/penganggaran-sektor-publik.html-

 

 

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

 

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ,Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Peme­rintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan se­sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mem­punyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah ber­arti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia,

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem peng­anggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sehelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ­Nomor 105 Tahun 2001, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pernerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.

 

Pengertian Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut :

 

1.    Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)

SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.

2.    Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:

a.    SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.

b.    SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

 

Proses Akuntansi

Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi (berdasarkan bukti transaksi), posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan jurnal penutup dan akhirnya penyusunan neraca saldo setelah tutup buku. Proses akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran.

 

Sistem Pembukuan Berpasangan

Persamaan akuntansi pemerintahan:

Asset = kewajiban + ekuitas dana

Asset = hak kreditor + hak residual pemerintah

 

 

 

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

 

Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Bagan Akun

Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP.

 

PEMBAHARUAN DALAM SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads 1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertangungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pernerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.

Sistem yang lama (MAKUDA) dertgan ciri-ciri antara lain Single Entry(pembukuan tunggal),Incremental Budgeting (penganggaran secara tradisional) yang:

 

a.  Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah. atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

b.  Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas se­hingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.

c.  Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ber­basis kinerja sesuai tuntutan masyarakat

d.  Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

 

Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspons oleh pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi yaitu dengan dihentuknya “Kornite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah”. Komite ini bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggo­taannya terdiri dari kalangan birokrasi (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan akademisi.

Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat clan Daerah, isu mcngenai siapa yang berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pernerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan. Berda­sarkan UU Nomor 1 tahun 2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerin­tahan yang dihasilkan oleh Komite Standar setelah meminta pertimbangan BPK ditetapkan dengan Peraturan Petnerintah. Standar akuntansi peme­rintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat memayungi prak­tek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang.

 

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas.Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca, Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas

Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

 

1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses pe­    nyusunananggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta          penerapan standar akuntansi;

2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan

3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksa­naan, maupun dalam perhitungannya.

 

Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang secara khusus ditegaskan dalam pasal Pera­turan Pemerintah  yang mengatur bahwa APBD di­susun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur.

Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Peme­rintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen peren­canaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.

 

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akunta­bilitas, manajerial, clan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tu_juan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta me­mudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, ter­diri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota per­hitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat di­kembangkan untuk tujuan khusus.

 

ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

  1. Dasar Kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umurn Negara/Daerah.

 

  1. Asas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD.

 

3. Asas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja, maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan.

 

4. Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk aset, utang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

 

ENTITAS

Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas­nya sesuai dengan peraturan.

Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mcndekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.

 

KODE REKENING

Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah. Kode perkiraan seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otononipun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisis fiskal maupun ekonomi makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktek akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuniansinya.

Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsepGovernment Finance Statistk (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selan berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaar (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi.

AKUNTANSI BIAYA BAHAN BAKU

BIAYA BAHAN BAKU
A. PENGERTIAN BIAYA BAHAN BAKU
Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Bahan baku dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dan nilainya relatif besar.
Biaya yang timbul atau terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah disebut biaya bahan baku.
Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, biaya angkutan, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut siap dipakai. Jadi harga pokok bahan baku bukan hanya harga yang tercantum pada faktur pembelian (harga beli).
Biaya-biaya lainnya yang biasanya ikut diperhitungkan sebagai biaya bahan baku selain harga beli dan biaya angkutan, antara lain; biaya pesan (order cost), biaya penerimaan, biaya pembongkaran, biaya pemeriksaan, biaya asuransi, dan biaya pergudangan. Pada umumnya, biaya bahan baku dicatat hanya sebesar harga beli menurut faktur pembelian karena biayabiaya lain yang terjadi selain harga beli sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku
yang dibeli. Biaya-biaya lain tersebut biasanya diperhitungkan sebagai biaya overhead pabrik

B. METODE PEMBEBANAN HARGA POKOK BAHAN BAKU
Harga bahan baku biasanya berfluktuasi, karena itu antara pembelian yang satu dengan pembelian lainnya sering terdapat perbedaan harga. Akibatnya adalah timbul perbedaan pada harga pokok bahan baku yang ada di gudang meskipun jenisnya sama. Untuk mengatasinya, maka diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, antara lain:
1. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (First-In, First-Out Method)
Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang, digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali di pakai.
2. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last-In, First-Out Method)
Metode LIFO menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan di gudang yang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai pertama kali dalam produksi.

3. Metode rata-rata bergerak (Moving Average Method)
Metode ini mengitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok per satuannya berbeda dengan harga pokok satuan barang yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan yang baru.
4. Metode Identifikasi Khusus (Specific Identification Method)
Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok per satuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang berbeda harga satuannya harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli.
Kelebihannya adalah tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas harga pokoknya sehingga untuk setiap pemakainnya dapat diketahui harga pokoknya secara tepat. Kekurangannya adalah walapun jenis bahan bakunya sama namun berbeda harga pokok per satuannya, maka harus disimpan secara terpisah di gudang.

 

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) MODEL

The economic order quantity (EOQ) is the order quantity that minimizes total holding and ordering costs for the year. Even if all the assumptions don’t hold exactly, the EOQ gives us a good indication of whether or not current order quantities are reasonable.

What is the EOQ Model?
What Would Holding and Ordering Costs Look Like for the Years?
Total Relevant* Cost (TRC)
Economic Order Quantity (EOQ)
EOQ Formula
Same Problem

What is the EOQ Model?

  • Cost Minimizing “Q”
  • Assumptions:
    • Relatively uniform & known demand rate
    • Fixed item cost
    • Fixed ordering and holding cost
    • Constant lead time

(Of course, these assumptions don’t always hold, but the model is pretty robust in practice.)

What Would Holding and Ordering Costs Look Like for the Years?

A = Demand for the year

Cp = Cost to place a single order

Ch = Cost to hold one unit inventory for a year

Total Relevant* Cost (TRC)

Yearly Holding Cost + Yearly Ordering Cost

* “Relevant” because they are affected by the order quantity Q

Economic Order Quantity (EOQ)

EOQ Formula

Same Problem

Pam runs a mail-order business for gym equipment. Annual demand for the TricoFlexers is 16,000. The annual holding cost per unit is $2.50 and the cost to place an order is $50. What is the economic order quantity?

 

 

 

 

 

AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA

BIAYA TENAGA KERJA
A. PENGERTIAN DAN PENGGOLONGAN BIAYA TENAGA KERJA
Sebelum masuk pada akuntansi biaya tenaga kerja, terlebih dahulu perlu dketahui mengenai pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penggunaan tenaga kerja (manusia) dalam proses produksi.
Dalam perusahaan industry, penggolongan tenaga kerja dikelompokkan menjadi:
1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan.
Dalam perusahaan industry ada 3 fungsi pokok, yaitu; produksi, pemasaran dan administrasi. Jadi, biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi.
2. Penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan.
Biaya tenaga kerja digolongkan menurut departemen-departemen yang ada dalam perusahaan. Misalnya; dalam departemen produksi suatu perusahaan terdiri dari departemen pulp, departemen kertas dan departemen penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan. Penggolongan semacam ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengendalian biaya tenaga kerja yang terjadi dalam setiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan.
3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya.
Penggolongan biaya tenaga kerja juga dapat dilakukan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya tenaga kerja digolongkan menjadi: operator, mandor, penyelia. Maka biaya tenaga kerjanya dapat digolongkan menjadi; upah mandor, upah operator, upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja seperti ini bertujuan untuk digunakan sebagai dasar penetapan deferensiasi upah standar kerja.
4. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk.
Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja digolongkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan secara langsung ikut serta dalam proses produksi produk jadi, yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Upah tenaga kerja langsung dapat diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi.

Tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang secara tidak langsung ikut serta dalam proses produk jadi. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan tetapi tidak secara langsung dibebankan kepada produk melainkan melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka.

B. AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
Akuntansi biaya tenaga kerja melalui 4 tahap, yaitu:

AKUNTANSI BIAYA TENAGA KERJA
Biaya Tenaga Kerja dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu :
-  Gaji dan Upah
-  Premi Lembur
-  Biaya-Biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related costs)
Gaji dan Upah
Akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam empat tahap pencatatan berikut ini :
Tahap 1
Berdasarkan kartu hadir karyawan ( baik karyawan produksi, pemasaran maupun administrasi dan umum), bagian pembuatan daftar gaji dan upah tersebut kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Dari daftar gaji dan upah tersebut kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut. Atas dasar rekapitulasi gaji dan upah tersebut, Bagian Akuntansi kemudian membuat jurnal sebagai berikut:
            Barang Dalam Proses-Biaya Tenaga Kerja                             xxx
            Barang Overhead Pabrik                                                         xxx
            Biaya Administrasi & Umum                                                 xxx
            Biaya Pemasaran                                                                     xxx
                        Gaji dan Upah                                                                         xxx
Tahap 2
Atas dasar daftar gaji dan upah tersebut Bagian Keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Atad dasar bukti kas keluar tersebut, Bagian Akuntansi membuat jurnal sebagai berikut:
Gaji dan Upah                                     xxx
                        Utang PPh Karyawan                                     xxx
                        Utang Gaji dan Upah                                      xxx
Tahap 3
Setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Uang gaji dan upah karyawan kemudian dibayarkan oleh juru bayar kepada tiap karyawan yang berhak.
Bagian Akuntansi membuat jurnal sebagai berikut :
            Utang Gaji dan Upah                          xxx
                        Kas                                                                  xxx
Tahap 4
Penyetoran pajak penghasilan (PPh) karyawan ke Kas Negara dijurnal oleh Bagian Akuntansi sebagai berikut :
            Uang PPh Karyawan                          xxx
                        Kas                                                                  xxx

 

 Insentif
Untuk meningkatkan produktifitas karyawan perusahaan biasanya memberikan insentif kepada karyawan. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil produksi atau kombinasi keduamya.

Cara-cara pemberian insentif:
a. Insentif satuan dengan jam minimum
Karyawan dibayar atas dasar tarif per-jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Untuk hasil produksi yang melebihi standar, karyawan diberikan upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan produk x tarif upah per satuan.
b. Taylor differential piece rate plan
Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam.
 Premi lembur
Jika karyawan sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung alasan-alasan terjadinya lembur tersebut dan dapat dibenarkan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan/pemesan bersedia menerima beban tambahan karena lembur tersebut.

Chapter 3 COGM, COGS, JURNAL, PR

1. Laporan COGM nilai COGM akan dimasukkan sebagai aset (persed produk selesai)

2.Laporan COGS

3. Jurnal ——> COGM———-> COGS

4. SOAL : Biaya utama, Biaya konversi, Biaya perunit, biaya Total, COGM

Silahkan klik : http://www.youtube.com/watch?v=BQddOdAObYg

http://www.youtube.com/watch?v=p6CWvxbHKGg&feature=related

5. PR hal 78  L3-3,    hal 80  L 3-6, Hal 77 menjawab prtanyaan diskusi no P3-5, 3-6, P 3-7 dan P 3-11

Chapter 2 Akuntansi Manajemen untuk sektor publik

Materi yang dibahas :

1. Pengertian AKmen SP

2. Kegunaan atau manfaat Akmen SP

3. Proses perencanaan dan pengendalin manajemen sektor publik

silahkan klik:

http://www.youtube.com/watch?v=_qrphpG8J74  tentang praktek penerapan management accounting for government (Cocoa from AFRICA)

http://www.youtube.com/watch?v=7wL6x1BSlw8&feature=related   tentang konsep value chain yang bisa diterapkan pada sektor publik sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan yang terus menerus atau continuous improvement dalam memberikan service pada masyarakat.

Yang penting adalah tersedianya informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya untuk dasar pengambilan keputusan oleh karena itu perlu sebuah sistem yang terintegrasi satu sama lainnya.